Oleh : Muhammad Shamsi Ali
Saat ini ada upaya kuat di Kongres AS untuk meloloskan aturan yang menyatukan pertahanan Amerika dan Israel. Meski belum di-voting, rencana ini dianggap sangat berbahaya bagi Amerika dan keamanan dunia.
Jika rencana lolos maka status hubungan Pertahanan Amerika-Israel bukan lagi sekadar bantuan militer, tapi integrasi resmi di bidang industri dan teknologi Pertahanan. Usulan ini dapat dukungan dari kedua partai, tapi juga dikritik keras oleh sebagian. Poin utamanya ada di pasal 224 dalam RUU Anggaran Pertahanan 2027 versi Kongress.
Apa Isi Pasal 224?
Penamaan resminya “Inisiatif Kerja Sama Teknologi Pertahanan Amerika Serikat-Israel.” Pasal ini membuat aturan untuk kerja sama pertahanan yang sangat erat antara kedua negara.
Kandungan Rencana Provisi UU:
1.Kerangka integrasi resmi.
Menteri Pertahanan AS wajib menunjuk pejabat khusus untuk mengurus kerja sama AS-Israel. Kerjasamanya mencakup riset, pengembangan, uji coba, evaluasi, integrasi, dan kerja sama industri.
2.Cakupan teknologi luas.
Pasal 224 menyebut teknologi baru seperti: kecerdasan buatan (AI), quantum machine learning, sistem tanpa awak, senjata energi, sensor canggih, pertahanan siber, perang elektronik, bioteknologi, biomanufaktur, dan pertahanan medis.
3.Keterkaitan jaringan dan data.
RUU ini membolehkan “integrasi jaringan” dan “penggabungan data” antara militer AS dan Israel. Para pengkritik bilang istilah ini tidak dijelaskan dengan jelas.
4.Kerja sama industri pertahanan.
Memperluas kerja bersama antara lembaga pemerintah, kontraktor pertahanan, lembaga riset, dan pengembang teknologi di kedua negara.
RUU Lain yang Terkait: Defense Partnership Act
Ada juga RUU lain, H.R.1229 / S.554 – Undang-Undang Kemitraan Pertahanan AS-Israel 2025. Diajukan 12 Februari 2025. Isinya:
*Membuat program bersama AS-Israel untuk melawan drone
*Membuka kantor Defense Innovation Unit di Israel
*Memasukkan Israel ke “basis teknologi dan industri nasional” AS, yang saat ini hanya untuk AS, Inggris, Australia, Selandia Baru, dan Kanada
*Mengizinkan riset bersama soal AI, robotik, anti-terowongandan anti-drone sampai 2028.
Yang runyam, aturan ini akan membuat industri pertahanan kedua negara menyatu secara permanen, bukan sekadar bantuan. Quincy Institute menyebut, inisiatif ini “bisa membuat militer AS dan Israel lebih terikat dibanding bantuan $200 miliar sejak 1948.” Kekhawatirannya: pengawasan Kongres melemah, uang pajak terpakai, dan dampak dari “penggabungan data” yang tidak jelas.
Apa Yang Berubah?
AS dan Israel memang sudah punya hubungan erat: latihan bersama, dana Iron Dome, dan penjualan senjata prioritas.
Aturan baru ini beda. Fokusnya bukan lagi bantuan atau jual-beli senjata, tapi “penyatuan industri dan jaringan”. R&D, produksi, dan sistem data pertahanan AS-Israel akan dibuat dalam satu kerangka bersama.
Apa Selanjutnya?
Kedua RUU ini masih dibahas. Pasal 224 bisa lolos jika selamat dari amandemen di DPR dan disepakati dengan versi Senat. H.R.1229/S.554 perlu dibahas di komite, yang saat ini dikuasai Partai Republik.
Intinya: Pasal 224 NDAA 2027 adalah aturan “integrasi” utama yang sedang dibahas. Ini akan jadi hubungan resmi terdalam antara teknologi pertahanan AS dan Israel. Nasibnya akan menunjukkan apakah Kongres siap pindah dari sekedar “bantuan” ke “integrasi”.
Hal-Hal Yang Membahayakan
1.Kedaulatan hancur.
“Integrasi jaringan” dan “penggabungan data” bisa membuat sistem militer AS terikat langsung ke Israel. Ini membatasi kebebasan AS bertindak sendiri. Anggota DPR Massie dan Khanna bilang ini merusak kedaulatan AS.
2.Istilah tidak jelas.
RUU tidak menjelaskan arti “integrasi jaringan” atau “penggabungan data”. Lawan bilang ini jadi celah hukum: seberapa besar akses masing-masing militer ke data dan jaringan pihak lain?
3.Ikatan industri permanen.
Beda dengan bantuan tahunan, Pasal 224 membuat kerja sama R&D, uji coba, dan produksi jadi permanen. Quincy Institute bilang ini membuat militer kedua negara “terpaut” lebih dalam dari bantuan $200 miliar sebelumnya.
4.Pengawasan Kongres melemah.
Setelah industri pertahanan menyatu, Kongres, pembayar pajak, dan pemerintahan mendatang akan sulit mengawasi atau membatalkannya.
5.Risiko spionase & keamanan.
Para pengkritik mengungkit sejarah operasi intelijen Israel terhadap AS, seperti kasus Jonathan Pollard. Mereka khawatir jika kerja sama data makin dalam, apalagi ada peringatan dari DIA soal pengumpulan intel oleh Israel.
6.Melebihi bantuan biasa (seperti biasa).
Aturan lama fokus pada latihan bersama, dana Iron Dome, dan jual senjata. Aturan baru ini pindah ke integrasi industri dan jaringan, yang dianggap hubungan yang sangat berbeda.
7.Beban pembayar pajak.
R&D dan produksi bersama bisa mengikat dana AS untuk proyek jangka panjang dengan Israel. Ada kekhawatiran biaya membengkak dan tidak jelas siapa bayar apa.
8.Jadi contoh bagi sekutu lain.
Jika Israel masuk “basis teknologi dan industri nasional” AS, negara lain bisa minta status sama. Saat ini hanya untuk AS, Inggris, Australia, NZ, Kanada.
9.Akuntabilitas bantuan AS
Anggota DPR Ro Khanna bilang “penggabungan” ini bisa menutupi pengawasan penggunaan bantuan AS ke Israel, karena disembunyikan di program bersama.
10.Dampak ke politik luar negeri.
Integrasi lebih dalam terjadi saat AS dan Israel terlibat konflik di Timur Tengah. Para pengkritik bilang ini membuat kebijakan dan nama baik AS makin terikat langsung dengan aksi militer Israel.
Pendukung berargumen: aturan ini mempercepat inovasi, melawan drone, dan membantu kedua negara menghadapi ancaman bersama lebih cepat.
Namun, apa pun alasan yang dipakai untuk meloloskan ini, rencananya jelas sangat berbahaya dan buruk di mata dunia. Bukan hanya tidak memberi manfaat bagi Amerika, tapi juga akan dianggap sebagai keterlibatan langsung AS dalam kejahatan dan genosida yang dilakukan Israel di Palestina dan Lebanon. Sudah waktunya berpikir ulang, hentikan sikap tunduk tanpa syarat kepada penjajah Zionis.(*)
*Penulis adalah : Imam Besar Islamic Center of New York dan Direktur Jamaica Muslim Center Kawasan Timur New York