Makassar, JagadNews.online
Nasib pendidikan anak yang bermukim di gugusan pulau sembilan di Kabupaten Sinjai saat ini menunggu perhatian serius pemerintah.
Menindaklanjuti hal itu, legislator DPRD Sinjai, mengadu dan mempertanyakan jalur afirmasi dalam SPMB 2026 ke Dinas Pendidikan Sulsel Kamis, 16 Juli 2026.
Anggota Komisi 1 DPRD Sinjai ini akhirnya melakukan kunjungan kerja di Dinas Pendidikan Sulsel.
Rombongan legislator yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Siniai Fachriandi Matoa diterima Plt Sekretaris Disdik Sulsel, Mustakim.
Menurut Wakil Ketua DPRD Sinjai, Fachriandi Matoa, ada beberapa dampak dari SPMB di Kabupaten Sinjai.
“Di Sinjai ada gugusan pulau sembilan, hampir semua siswa di pulau itu tidak terakomodir di jalur tersebut,” sebutnya.
Dikatakannya, dalam seleksi jalur afirmasi, diberlakukan sistim zonasi sehingga mempersulit calon siswa dari pulau sembilan.
“Kendala yang kami dapatkan adalah sebagian besar tidak bisa melanjutkan karena berada di pulau dan panitia memakai sistim zonasi di afirmasi,” tambahnya
Pihaknya pun meminta agar ada kuota khusus untuk mereka yang ada di pulau sembilan, untuk bisa melanjutkan pendidikan di sekolah terdekat.
Sementara menurut Plt Sekretaris Disdik Sulsel, Mustakim, pemberlakuan sistim zonasi tidak berlaku untuk jalur zonasi.
“Jadi sesuai juknis tidak ada pemberlakuan sistim zonasi di jalus afirmasi. Ini akan menjadi catatan kedepannya,” ujar Mustakim.
Di depan anggota dewan, Mustakim menambahkan bahwa di Sinjai ada beberapa sekolah yang kurang peminatnya..
Hal itu disebabkan oleh minat siswa untuk ke sekolah favorit lebih tinggi. “Ada 2.879 siswa yang mendaftar. Dan yang lulus ada sekitar 2600 sekian.
Jadi ada 200 yang tidak terakomodir,” ungkapnya.
Di sisi lain tambah Mustakim, sekolah swasta juga butuh siswa. Jika semua terakomodir.di negeri, maka sekolah swasta akan menjerit karena kekurangan siswa Sulsel.(Budi/Disdik Sulsel)