Makassar, JagadNews.online
Permintaan mundur kepala SMA, SMK di Sulsel kian menjadi perdebatan hangat di ruang publik.
Fenomena ini memantik pakar pendidikan serta pemerhati pendidikan untuk memberikan masukan dan kritikan.
Seorang pemerhati pendidikan di Sulsel Dr.H.Muliono Caco, SKM melontarkan kritikan pedas.
Menyikapi kisruh tersebut, mantan Korwas Sulsel Dr.Muliono Caco mengatakan bahwa, apa yang menimpa bagi kalangan kepala sekolah yang diminta mundur menjadi sebuah noktah hitam dalam dunia pendidikan, ujar pensiunan ASN Disdik Sulsel kepada media ini Minggu, 7 Juni 2026.
“Ini bukti manajemen Disdik Sulsel khususnya di SMA SMK amburadul, kalau mau diganti, diganti saja jangan diminta mundur,” kritik Muliono Caco yang juga eks Ketua APSI Sulsel itu.
Dikatakannya, jika ukurannya berdasarkan penilaian kinerja, semasa kami jadi Koordinator Pengawas (Korwas) semua pengawas memiliki dokumen penilaian kinerja kepala SMA SMK SLB dan untuk apa diangkat pengawas sekolah kalau tidak dipercaya hasil kerjanya, paparnya.
Kalau Pemprov melakukan penilaian indikatornya harus transparan dan saya sangat prihatin melihat kisruh ini tidak kunjung usai malah tambah parah, cetus Muliono Caco.
Masih kata Muliono bahwa, sepertinya Disdik mau ‘cuci tangan’ atas kejadian yang menimpa kepala sekolah, berarti lemah dan tidak mendasar/alasannya “mencopot” kepala sekolah sehingga terkesan berlindung di surat pengunduran diri kepala sekolah, hal seperti ini tidak lazim terjadi dalam struktur organisasi, pimpinan menyuruh ramai-ramai bawahannya mengundurkan diri, dengan menyiapkan format/dokumen surat pengunduran diri dan kepala sekolah menandatanganinya, geram Muliono.
Bicara soal evaluasi kinerja yang dilakukan Pemprov kepada kepala sekolah harus obyektif dan transparan jangan “like and dislike” dan kalau penilaian kinerja kepala sekolah yang dilakukan pengawas sekolah jelas indikatornya dan terukur, jelasnya.
Sekadar diketahui bahwa dalam sepekan terakhir ini terjadi hiruk-pikuk mengenai puluhan kepala sekolah SMA, SMK di Sulsel yang diminta mundur dengan dalih/alasan memberikan kesempatan guru yang punya kapabilitas serta jarak rumah dengan tempat kerja yang bisa mempengaruhi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari tidak maksimal.
Di sejumlah daerah termasuk Kabupaten Sinjai Bone, Sidrap serta daerah lainnya para kepala sekolah telah menjadi ‘korban’ yang diduga telah menandatangani format perngunduran diri.
Belum lagi mereka harus menyiapkan energi ekstra yang sewaktu-waktu bisa saja dipanggil Inspektorat Daerah Sulsel, terkait pemeriksaan anggaran Bos.(yun)